HeadlineHits

Terdakwa Korupsi Plt Bupati Mimika Belum Ditahan, Sejumlah Pakar Pertanyakan Keistimewaan Johannes Rettob

Jakarta, Tajuktoday.com-Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mempertanyakan alasan Plt Bupati Mimika Johannes Rettob tidak ditahan dan dinonaktifkan dari jabatannya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri Tito Karnavian). Padahal status Johannes sudah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter saat dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Mimika. Kerugian negara dari kasus dugaan korupsi ini mencapai Rp 43 miliar.

“Menurut saya, tidak ada alasan Kemendagri untuk tidak menonaktifkan sementara kepada yang bersangkutan,” ujar Margarito dalam diskusi publik bertajuk “Polemik Dalam Proses Pemberian Diskresi Terdakwa Korupsi yang Terjadi di Papua’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4).

Baca Juga:  KPK Kembali Periksa Lukas Enembe Pekan Depan

Margarito berharap Mendagri tidak menggunakan alasan bahwa kalau menonaktifkan seolah-olah pemerintahan akan lumpuh atau tidak ada orang yang menjabat.

“Dalam aturan itu, kalau dua-duanya, jabatan bupati atau wakil bupati kosong maka untuk sementara pemerintahan dilaksanakan oleh Pelaksana Harian (Plh) yaitu sekretaris daerah. Dalam beberapa hari, harus diangkat pejabat bupati. Kewenangan itu ada pada Kemendagri,” ujar Margarito Kamis.

Sebagai informasi, Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan Johannes sebagai tersangka korupsi korupsi pengadaan pesawat dan helikopter. Selain Johannes, ada terdakwa lain dalam kasus ini yakni Direktur Asian One Air Silvi Herawati yang merupakan pihak ketiga dalam pengadaan pesawat Cessna Grand Caravan dan Helikopter Airbus H-125.

Baca Juga:  MA Kembali Didesak Segera Putus Uji Materi PKPU Terkait Pencalegan Eks Napi Korupsi

Terdakwa dikenakan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal penjara selama 20 tahun. Namun, keduanya tidak ditahan sejak ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian menjadi terdakwa.

Saat ini, kasus korupsi yang menjerat Johannes itu telah masuk tahap persidangan. Majelis Hakim PN Jayapura rencananya bakal membacakan putusan sela dalam kasus Johannes ini pada Senin, 17 April 2023.

Baca Juga:  DPR Curigai Tim Pencari Fakta Kasus Tabrak Lari Mahasiswa UI

Kuasa Hukum Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Papua anti korupsi, Michael Himan, mengatakan, komitmen NKRI dan seluruh warga negara Indonesia untuk memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus diselesaikan secara luar biasa.

Faktanya, kata Michael Himan, pemberantasan korupsi tindak pidana korupsi khususnya di tanah Papua begitu luar biasa penindakannya tanpa toleransi dan kompromi.

1 2Laman berikutnya
Komentar:
Array

Komentar Anda menjadi tanggung jawab Anda sesuai UU ITE

Back to top button